Susah Dapat Ijazah Dokter, 2.700 Dokter Muda Surati Jokowi

Susah Dapat Ijazah Dokter, 2.700 Dokter Muda Surati Jokowi

Susah Dapat Ijazah Dokter, 2.700 Dokter Muda Surati Jokowi
Susah Dapat Ijazah Dokter, 2.700 Dokter Muda Surati Jokowi

Sebanyak 2.700 dokter muda mengirimkan surat terbuka dan berharap Presiden Jokowi

mencabut Peraturan Menteri RistekDikti Nomor 11 Tahun 2016 yang dinilai melanggar UU Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran Pasal 36 dan Amar Putusan MK NOMOR 10/PUU-XV/2017.

Ketua Pergerakan Dokter Muda Indonesia, Tengku A Syahputra, mengatakan, persoalan ini bermula dengan keluarnya Surat Edaran Nomor 598/E. E3/DT/2014 Kemendikbud Dirjen Dikti 8 Juli 2014, kemudian 2015 pihak Kemenristekdikti menerbitkan aturan baru yaitu Permenristekdikti Nomor 18 Tahun 2015 (menghapus aturan lama), dilanjutkan Surat Edaran Dirjen Belmawa Nomor 1053/B/SE/2015 pada 27 November 2015 dan diperbaharuhi dengan Permenristekdikti Nomor 11 Tahun 2016. Semua peraturan tersebut berisikan hal yang sama. “Peraturan ini telah menghalangi kami untuk mendapatkan ijazah dokter, padahal kami telah menyelesaikan semua proses pembelajaran dan telah dinyatakan lulus oleh Fakultas Kedokteran,” kata Syahputra.

Ia menambahkan, ijazah yang di dalam putusan MK 10/PUU-XV/2017 merupakan syarat

mengikuti uji kompetensi di balik menjadi uji kompetensi sebagai syarat mendapatkan ijazah. Uji kompetensi sudah ada sejak 2006, sebelum peraturan RistekDikti keluar sebagai turunan dari UU Pendidikan Kedokteran Nomor 20 Tahun 2013.

Tetapi, uji kompetensi digunakan sebagai syarat praktik dokter. Jika tidak lulus yang bersangkutan bisa menggunakan ijazahnya untuk bekerja di luar bidang klinis. Karena peraturan ini, pihaknya terus dianggap sebagai mahasiswa sampai masa studi habis (12 tahun), setelah itu bisa di-DO otomatis.

Padahal sudah dinyatakan lulus dari program studi dokter di masingmasing Fakultas Kedokteran.

“Bahkan sebagian dari kami masih harus membayar SPP,” kata Syahputra.

Dia mengaku Pergerakan Dokter Muda Indonesia telah berjuang menegakkan supremasi hukum yang benar untuk memperoleh hak dan telah melaksanakan kewajiban di dalamnya. Namun, dia menyebut hak dokter muda tidak diberikan dan Kemenristekdikti tidak menaati Putusan MK. “Atas nama hukum yang bersih dari kepentingan politik dan apa pun kami memohon Bapak Presiden turun tangan menyelesaikan masalah ini demi tegaknya keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia,” ujar Syahputra

 

Sumber :

https://www.surveymonkey.com/r/SM2DBGP