Politik Luar Negeri Indonesia

Politik Luar Negeri Indonesia

Politik Luar Negeri Indonesia
Politik Luar Negeri Indonesia

Tujuan politik luar negeri Indonesia bebas aktif;

  1. Mempertahankan kemerdekaan bangsa Indonesia yang telah diraih.
  2. Membina persahabatan antara Indonesia dengan semua negara didunia dengan prinsip bebas aktif, antiimperialisme, antikolonialisme, serta ikut serta menjaga ketertiban dunia atas dasar kemerdekaan perdamaian abadi dan keadilan sosial.
  3. Menjalin kerjasama dengan negara lain dalam rangka membangun bangsa di bidang ekonomi, sosial dan budaya.
  4. Membentuk masyarakat yang demokratis, adil dan makmur dalam wadah negara kesatuan Indonesia.

 

Macam-macam bentuk hubungan dengan negara lain:

  1. Hubungan bilateral, yakni hubungan dua negara yang saling menguntungkan.
  2. Hubungan diplomatik, yakni hubungan dua negara melalui korp diplomatik. Hal ini diwujudkan dengan masing-masing negara mengirimkan duta besar.
  3. Hubungan multilateral, yaitu hubungan secara diplomatik yang menyangkut banyak negara, misalnya APEC, ASEAN, dan PBB.(http://bpbd.lampungprov.go.id/blog/contoh-teks-laporan-hasil-observasi/)

 

Landasan politik luar negeri Indonesia

1.Landasan idiil: pancasila
Sila 1:
Menjelaskan bahwa manusia adalah ciptaan Tuhan YME. Tuhan YME menciptakan manusia sederajat.
Sila 2:
Menjelaskan bahwa manusia harus diperlakukan adil dan beradab. Indonesia menolak segala bentuk penindasan dan perlakuan tidak adil atas bangsa lain.
Sila 3:
Menjelaskan bahwa persatuan dan kesatuan bangsa dan negara atas kepentingan pribadi dan gotongan.
Sila 4:
Menjelaskan bahwa setiap permasalahan diselesaikan dengan cara musyawarah mufakat.
Sila 5:
Menjelaskan bahwa negara akan mewujudkan keadilan yang berkemakmuran dan kemakmuran yang berkeadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.
2.Landasan Konstitiusional: UUD 1945
Alinea pertama “bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa dan oleh sebab itu penjajahan harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan”.
Alinea keempat “bahwa pemerintahan negara Indonesia akan ikut menjaga ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan abadi dan keadilan sosial” Pasal 11 UUD 1945 “Presiden dengan persetujuan DPR menyatakan perang, membuat perdamaian, dan perjanjian dengan negara lain “Pasal 13 ayat 1 “Presiden mengangkat duta dan konsul” ayat 2 “Presiden menerima duta negara lain”.

3.Landasan Operasional:

UU No 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri, Keputusan Presiden, Peraturan Menteri Luar Negeri.
 
Sifat politik luar negeri Indonesia
Bangsa Indonesia anti penjajahan, aktif melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan pedamaian abadi dan keadilan sosial. Bangsa Indonesia bebas menentukan sikap sendiri terhadap masalah internasional, mengabdi kepada kepentingan nasional dan masyarakat.
Arah politik luar negeri Indonesia
Arah politik luar negeri yang bebas dan aktif mendukung perjuangan kemerdekaan bangsa-bangsa untuk menolak segala bentuk penjajahan dan meningkatkan kemandirian. Kerjasama dengan bangsa-bangsa lain harus mempertimbangkan pendapat dari lembaga-lembaga perwakilan rakyat.

Pokok-pokok dasar politik luar negeri bebas aktif

  1. Negara Indonesia menjalankan politik damai. Hal ini berarti bahwa negara Indonesia bersama-sama dengan negara lain berusaha menegakkan perdamaian.
  2. Negara Indonesia bersahabat dengan segala bangsa atas dasar saling menghargai dengan tidak mencampuri urusan dalam negeri masing-masing negara.
  3. Negara Indonesia memperkuat sendi-sendi hukum dan organisasi Internasional untuk menjamin perdamaian.
  4. Negara kita membantu pelaksanaan keadilan sosial internasional dengan berpedoman pada Piagam PBB.
  5. Negara Indonesia berusaha mempermudah jalannya pertukaran pembayaran internasional.