Pengaturan Perasuransian di Indonesia

Pengaturan Perasuransian di IndonesiaPengaturan Perasuransian di Indonesia

Berikut merupakan peraturan perundangan yang digunakan sebagai dasar acuan pembinaan dan pengawasan atas usaha perasuransian di Indonesia saat ini :

  1. UU no.2 tahun 1992 tentang usaha perasuransian
  2. PP no.73 tahun 1002 tentang usaha perasuransian
  3. Keputusan menteri keuangan, antara lain:
  4. Nomor 223/KMK.017/1993 tanggal 26 Februari 1993 tentang Perizinan Perusahaan Asuransi dan Reasuransi
  5. No.224/KNE.017/1993 tanggal 26 Februari 1993 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Reasuransi
  6. No.225/KMK.017/1993 tanggal 26 Februari 1993 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Asurasni dan Reasuransi
  7. No.226/CMK.017/1993 tanggal 26 Februari 1993 tentang Perizinan dan Penyelenggaraan Kegiatan Usaha Perusahaan Penunjang Usaha Asuransi

2.10 Perizinan Pendirian Perusahaan Asuransi

Pemberian izin oleh Menteri Keuangan bagi perusahaan perasuransian menurut PP Nomor 73 Tahun 1992 dilakukan dalam dua tahap, yaitu:

  1. Persetujuan prinsip

Adalah persetujuan yang diberikun untuk melakukan persiapan pendirian suatu perusahaan yang bergerak dibidang perasuransian, dimana batas waktu persetujuan prinsip dibatasi selama-lamanya satu tahun.

  1. Izin usaha

Adalah izin yang diberikan untuk melakukan usaha setelah persiapan pendirian selesai, dimana izin usaha diberikan setelah persyaratan izin usaha telah dipe

 

Artikel Terbaru