Partai Politik Pasca Reformasi antara Disalignment dan Realignment

Partai Politik Pasca Reformasi antara Disalignment dan Realignment

 

Partai politik

 

Partai politik pasca reformasi antara disalignment dan realignment. Tesis ini mengentara pasca Pileg 2014 kemarin. Kendati hanya berdasar rata-rata hasil quick-count dari 4 lembaga survei (terlampir), kelihatan bahwa posisi mereka semua mendatar. Tidak satu pun partai punya boarding-pass 25% agar bisa prerogatif mengusung capres-cawapres sendiri. Mereka semua harus negosiasi, baik dengan 1 atau lebih parpol lain guna mengusung kandidat kepala eksekutif negara 2014-2019. Hampir seluruh parpol harus mengadaptasi bentuk mereka menjadi “catch-all” party. Bentuk ini agar meluaskan spektrum pemilih agar suara mereka tidak mau jadi menyusut di pileg 2019 nanti. 

 

Partai Politik Pasca Reformasi antara Disalignment dan Realignment


Disalignment dan Realignment 

 

Kembali ke judul tulisan. Disalignment dan realignment adalah konsep yang di antaranya bisa ditemukan dalam tulisan Charles S. Mack dalam bukunya “When Political Parties Die: A Cross-National Analysis of Disalignment and Realignment” yang terbit tahun 2010 lalu. Mack mengaji fenomena disalignment dan realignment yang menimpa Whig Party (AS), Liberal Party (Inggris), dan Progressive Conservative Party (Kanada). Dalam tulisannya, Mack mendefinisikan disalignment sebagai: “A severe loss of support for a major political party among its core base voters.”[1] Sementara itu, realignment didefinisikannya sebagai “A substantial, persistent, and pervasive transfer of support among medial voters from one major party to another.”

Menurut Mack, suatu partai politik akan mengalami disalignment apabila ia kehilangan dukungan dari para pemilih yang menjadi basis partai tersebut. Misalnya, kalangan Nahdliyin pedesaan di Jawa Timur tidak lagi mau memilih Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) atau aktivis tarbiyah yang meningggalkan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di setiap pemilu. Sementara itu, realignmentadalah suatu kondisi dengan mana terjadi transfer dukungan dari pemilih suatu partai ke partai lainnya. Misalnya, para pemilih Partai Amanat Nasional mengalihkan dukungan kepada PKS atau para pendukunga Partai Demokrat lebih memilih Partai Gerindra di suatu pemilu. Fenomena “perpindahan” dukungan adalah suatu hal yang mengentara baik pada disalignment maupun realignment.

Konsep kunci dalam kedua fenomena tersebut (disalignment dan realignment) adalah voter(pemilih dalam pemilu). Kategori pemilih dalam kedua peristiwa tersebut dapat dibagi menjadi 3 kategori yaitu core base voter (CBV), medial voter (MV), dan peripheral base voters (PBV). [2] CBV adalah suatu segment pemilih yang terbiasa dan normalnya selalu memilih para kandidat dari suatu partai tertentu, terkadang tidak peduli siapa kandidat yang partai itu tawarkan di setiap pemilu. Para CBV inilah yang sesungguhnya membuat suatu partai selalu memeroleh kursi di setiap pemilu. Kegagalan partai dalam memelihara CBV ini pula yang membuat suatu partai politik bangkrut suaranya. MV adalah para pemilih yang menjadi subyek yang potensial untuk ditarik oleh kandidat suatu partai karena mereka sesungguhnya bukan CBVpartai manapun. PBVadalah seperti CBV tetapi lebih kritis karena mereka sewaktu-waktu dapat berpindah pilihan ke partai lain apabila menurut mereka partai yang biasa mereka pilih melakukan suatu pengabaian.

Baik peristiwa disalignment dan realignment maupun karakteristik pemilih yaitu CBVMV, dan PBV, seluruhnya membuat konstelasi stabilitas partai politik ibarat terus ada di ujung tanduk. Tidak ada jaminan resmi bahwa hasil di Pileg 2014 adalah serupa dengan Pileg 2019. Tidak ada jaminan bahwa CBV suatu partai politik akan terus menjadi CBV tanpa pernah beranjak menjadi PBV.

Disalignment Partai Politik


Mengapa partai politik bisa mengalami disalignment? Mack menginventarisasi sejumlah faktor selaku variabel bebas yang membuat partai politik mengalami peristiwa ini. Variabel-variabel tersebut adalah:

  1. Gagalnya kepemimpinan
  2. Kerapnya terjadi pembelahan isu dan positioning terkait identitas nasional
  3. Alienasi partai atas CBV
  4. Adanya partai(atau partai-partai) alternatif
  5. Kemungkinan akibat penerapan sistem pemilu First Past the Post (FPP)


Gagalnya kepemimpinan. Gagalnya kepemimpinan partai politik dicurigai menjadi sumber dari disalignment partai tersebut dari pemilu ke pemilu. Gagalnya kepemimpinan ini dapat dilihat dari terjadinya kondisi ketika elit partai salah melakukan penilaian atas posisi dirinya saat diperhadapkan dengan konstituen dan konfigurasi kekuatan partai-partai secara aktual. Aneka korupsi yang dilakukan elit partai adalah salah satu dari gejala ini. Juga, inkompetensi elit (dan para kandidat partai) misalnya dalam melontarkan statement, mengatasi konflik internal partai, pembangunan aspirasi di level grass-root, eksklusivitas elit, merupakan ragam hal yang dapat dimasukkan ke dalam kategori ini. Gagalnya kepemimpinan ini bahkan semakin jelas di era informasi yang terbuka. Para CBV dapat mengamati dan mengevaluasi perilaku elit partai lewat blog, twitter, facebook, bbm, dan social media lain selain tentu saja televisi. Selain karena alamiah dilakukan elit partai, gagalnya kepemimpinan juga dapat di-framing secara sengaja oleh lawan politiknya dari partai lain karena punya kekuatan media.

Kerapnya terjadi pembelahan isu dan positioning terkait identitas nasional. Hal ini berkaitan dengan pengambilan posisi aktual partai atas isu-isu nasional dan identitas CBV diperhadapkan dengan posisi elit. Para CBV merasa bahwa mereka telah selesai dalam mengidentifikasi diri mereka dengan partai politik. Posisi partai politik diasumsikan telah fix sehingga CBV merasa aman dengan pilihannya. Namun, akibat dinamisasi perpolitikan dalam skala nasional dan global, partai terkadang harus mengambil posisi berbeda dengan pendirian konservatifnya. Apabila ini terjadi, CBV akan mempertanyakan hal tersebut dan apabila jawaban memuaskan tidak diperoleh, mereka akan mulai merasa diasingkan oleh partai.

Alienasi partai atas CBV. Situasi alienasi dapat dikatakan sebagai perulangan dua penyebab pertama, yang semakin intens, sehingga CBV seolah tidak memiliki kaitan afeksi lagi dengan partai. Dalam kondisi alienasi ini, CBV mungkin saja mulai bertransformasi menjadi PBV. Situasi CBV menjadi “galau” dan di titik inilah partai kompetitor mulai menyuguhkan diri mereka sebagai “pelipur lara.” Atau, dapat saja CBV sama sekali menjadi apolitis dan ia pun bertransformasi menjadi MV. Mereka terombang-ambing, mengambang, dan baru menentukan pilihan apabila kepercayaan mereka kepada politik telah kembali.

Adanya partai(atau partai-partai) alternatif. Kendati pun CBV telah menjadi MVataupun PBV, jarangkali mereka menaruh pilihan kepada partai lain dengan melintasi garis ideologis. Mereka umumnya “menyeberang” ke partai lain yang memiliki ideologi sama kendati “gerbongnya” berbeda. Seorang CBV partai berbasis agama, yang mengaitkan pilihan politik dengan kesalehan agama, akan sulit menyeberangkan pilihan mereka kepada partai lain yang berbasiskan sekularitas. Hal yang demikian pun dapat terjadi sebaliknya. Pada variabel keempat ini, situasi disalignment mulai mengental.

Kemungkinan akibat penerapan sistem pemilu First Past the Post (FPP). Ini terjadi di negara-negara yang menganut sistem kepartaian dwi-partai seperti Inggris, Kanada, Australia, ataupun Amerika Serikat. Indonesia tidak menganut FPP dalam mekanisme Pileg. Namun, ini bukan berarti sistem proporsional tidak rentang mengakibatkan disalignment terhadap partai. Hal ini tampak dalam tulisan-tulisan selanjutnya.

 

Artikel Terkait