Kewenangan Pengangkatan Guru Sukwan Ditarik Kembali ke Pemerintah Pusat

Kewenangan Pengangkatan Guru Sukwan Ditarik Kembali ke Pemerintah Pusat

Kewenangan Pengangkatan Guru Sukwan Ditarik Kembali ke Pemerintah Pusat
Kewenangan Pengangkatan Guru Sukwan Ditarik Kembali ke Pemerintah Pusat

Kewenangan penanganan guru sukwan menurut rencana tidak akan lagi ditangani Pemerintah Daerah,

melainkan akan ditarik ke Pemerintah Pusat.

“Pembahasan persoalan guru sukwan ini sudah dilakukan sejak 2006. Tetapi sampai sekarang belum juga tuntas. Karena itu, kewenangan guru akan ditarik ke pusat,” kata anggota DPR RI dari PDI Perjuangan, Said Abdullah.

Said Abdullah berada di Sumenep pada Kamis (25/07/2019) menggelar silaturahmi di Desa Dungkek dan Candi, Kecamatan Dungkek, dalam rangka reses anggota DPR RI.

Saat dialog, muncul keluhan dari salah satu guru sukwan yang sudah mengabdi selama 13 tahun

, tetapi belum ada kejelasan pengangkatan dirinya sebagai PNS. Sementara honor sukwan non kategori 2 (K2) sangat minim.

“Nanti kalau kewenangan ‘ngurusin’ guru ini sudah ditarik ke pusat, maka honor akan disesuaikan dengan UMK masing-masing daerah,” terang Said.

Ia memaparkan, salah satu program pemerintah tahun depan adalah peningkatan sumber daya manusia

(sdm). Hal tersebut berarti pendidikan secara umum juga akan ditingkatkan.

“Salah satunya adalah penyediaan beasiswa mulai S1, S2, hingga S3 yang berjumlah ratusan ribu. Jadi peluang untuk meningkatkan kemampuan guru makin terbuka lebar,” ujarnya.

Sedangkan terkait infrastruktur pendidikan, diakui bahwa belum merata. Saat ini tengah dipikirkan agar infrastruktur pendidikan tidak ‘njomplang’ dari satu daerah ke daerah lainnya.

“Perbaikan melalui DAK tiap tahun naik sekitar 17 persen. Ini sebagai upaya agar infrastruktur pendidikan di daerah-daerah juga meningkat,” paparnya

 

Baca Juga :