Instrumen Hak Asasi Manusia di Indonesia

Instrumen Hak Asasi Manusia di Indonesia

Instrumen Hak Asasi Manusia di Indonesia
Instrumen Hak Asasi Manusia di Indonesia
Hak asasi di Indonesia diatur & ditetapkan dalam berbagai instrumen nasional HAM. Apa itu Instrumen HAM ? Instrumen HAM adalah berbagai peraturan perundang-undangan yang berisi ketentuan-ketentuan jaminan HAM di Indonesia. Intrumen Hak Asasi Manusia di Indonesia;

1. Pancasila

Pelaksanaan HAM dalam Pancasila didasari oleh sila kedua “Kemanusiaan yang adil & beradap” & dijiwai oleh sila-sila yang lainnya.

2. UUD 1945

Pembukaan UUD 1945
  • Alinea pertama termuat kalimat “Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan diatas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan.
  • Alinea kedua termuat kalimat “Mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur”.
  • Alinea ketiga termuat kalimat “ Atas berkat rahmat Allah yang Mahakuasa dan didorong oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan yang bebas…”.
  • Alinea keempat dimuat tujuan negara dan dasar negara. Tujuan negara di dalamnya mengandung berbagai hak. ( Tujuan HAM; menjamin perlindungan dan penegakan HAM).

Batang Tubuh UUD 1945.

Dalam batang Tubuh UUD 1945 juga terdapat pasal-pasal yang memuat jaminan & perlindungan hak asasi manusia. Hak asasi manusia dalam Bab XA UUD 1945 (hasil amandemen);
  • Hak untuk hidup (Pasal 28A)
  • Hak berkeluarga (Pasal 28B)
  • Hak mengembangkan diri (Pasal 28C)
  • Hak keadilan (Pasal 28D)
  • Hak kemerdekaan (Pasal 28E)
  • Hak berkomunikasi (Pasal 28F)
  • Hak keamanan (Pasal 28G)
  • Hak kesejahteraan (Pasal 28H)
  • Hak perlindungan (Pasal 28I)
  • Kewajiban asasi (Pasal 28J)

3. UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

UU ini dengan rinci mengatur mengenai hak hidup, hak untuk tidak dihilangkan secara paksa & tidak dihilangkan nyawa, hak untuk berkeluarga & melanjutkan keturunan, hak untuk mengembangkan diri, hak atas rasa aman, hak atas kesejahteraan, hak turut serta dalam pemerintahan, hak perempuan, hak anak, hak atas kebebasan beragama & juga mengatur tentang kewajiban dasar, tugas & tanggung jawab pemerintahan dalam penegakan hak asasi manusia.
UU ini juga mengatur mengenai partisipasi masyarakat berupa pengaduan/gugatan atas pelanggaran hak asasi manusia, pengajuan mengenai perumusan kebijakan hak asasi manusia, penyebaran informasi mengenai hak asasi manusia & sebagainya. Selain itu, UU juga menjadi payung/pelindungan dari seluruh peraturan perundang-undangan tentang hak asasi manusia.
 

4. UU Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM

UU ini dibentuk untuk bisa menyelesaikan masalah pelanggaran hak asasi manusia yang berat & mengembalikan keamanan serta perdamaian Indonesia. Oleh sebab itu dibentuklah pengadilan hak asasi manusia yang merupakan pengadilan khusus bagi pelanggaran hak asasi manusia yang berat.
Baca Artikel Lainnya: