DOMINAN DALAM PERKEMBANGAN PRAKTEK AKUNTANSI

DOMINAN DALAM PERKEMBANGAN PRAKTEK AKUNTANSI

DOMINAN DALAM PERKEMBANGAN PRAKTEK AKUNTANSI
DOMINAN DALAM PERKEMBANGAN PRAKTEK AKUNTANSI

Banyak perbedaan akuntansi di tingkat nasional menjadi semakin hilang. Terdapat beberapa alasan untuk hal ini

(1) Ratusan perusahaan saat ini mencatat sahamnya pada bursa efek di luar Negara asal mereka, (2) Beberapa Negara hukum kode, secara khusus Jerman dan Jepang mengalihkan tanggung jawab pembentukan standar akuntansi dari pemerintah kepada kelompok sector swasta yang professional dan independent,

(3) Pentingnya pasar saham sebagai sumber pendanaan semakin tumbuh di seluruh dunia.

  1. KLASIFIKASI AKUNTANSI

Klasifikasi dapat dilakukan dengan cara :

  • Dengan pertimbangan
  • Secara empiris

Pendekatan terhadap perkembangan akuntansi

  • Pendekatan Makro – ekonomi
  • Pendekatan Mikro – ekonomi
  • Pendekatan independen
  • Pendekatan yang seragam

Sistem Hukum : Akuntansi hukum umum dan hukum kode

  1. Klasifikasi menurut sistem hukum :

Akuntansi dalam negara – negara hukum umum memiliki karakteristik berorientasi pada “penyajian wajar”, transparan, full discloisure, dan pemisahaan antara akuntansi keuangan dan pajak. Akuntansi dalam negara – negara hukum kode memiliki karakteristik berorientasi pada legalistik, tidak membiarkan pengungkapan dalam jumlah kurang, dan kesesuaian antara akuntansi keuangan dan pajak.

  1. Sistem Praktek :
  • Akuntansi penyajian wajar vs kepatuhan hukum
  • Alasan hilangnya perbedaan tingkat nasional:
  • Banyak perusahaan telah listing di bursa saham di luar negara asal
  • Tanggung jawab pembentukan standar akuntansi beralih dari pemerintah ke sektor swasta yang profesional dan independen, seperti di Jerman dan Jepang. Pasar saham sebagai sumber pendanaan semakin tumbuh di indonesia.
  • Klasifikasi yang didasarkan padada penyajian wajar versus kepatuhan hukum menimbulkan pengaruh yang besar terhadap banyak permasalahan akuntansi, seperti (1) depresiasi, di mana beban ditentukan berdasarkan penurunan kegunaan suatu aktiva selama masa manfaat ekonomi (penyajian wajar) atau jumlah yang diperbolehkan untuk tujuan pajak (kepatuhan hukum), (2) sewa guna usaha yang memiliki substansi pembelian aktiva tetap diperlakukan seperti itu (penyajian wajar) atau diperlakukan seperti sewa guna usaha operasi yang biasa (kepatuhan hukum), (3) pension dengan biaya yang diakrual pada saat dihasilkan oleh karyawan (penyajian wajar) atau dibebankan menurut dasar dibayar pada saat berhenti kerja (kepatuhan hukum). Masalah lain adalah penggunaan cadangan diskrit untuk meratakan laba dari satu periode ke periode yang lain.

Sumber : https://41914110003.blog.mercubuana.ac.id/seva-mobil-bekas/